kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana3. Salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah
Infrastruktur yang tidak memadai. Dalam Gobal Competitiveness Report 2019, yang disusun ole lembaga World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati urutan ke-50 dari 141 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti perekonomian di negara itu berjalan sangat tidak efisien.
Isu-isu yang akan menjadi kebij akan pemerintah yang menempati ibukota baru tidak hanya sebatas kepada isu pemerataan pembangunan, tetapi juga berbagai isu lainnya yang kompleks.
Kebudayaan transparansi merupakan budaya yang mendukung gerakan anti korupsi. “Pemimpin yang baik bekerja keras untuk memberi contoh, yang menunjukkan bahwa mereka melakukan apa yang mereka katakan dan mengatakan apa yang mereka lakukan” (Herb Baum, 2007). Transparansi tidak hanya dipraktekkan, tetapi juga harus dikomunikasikan.
dampak pemerintah yang tidak transparan
